3707pattersonplace

Banten -  Dewan Presidium Nasional Poros Prabowo-Puan mendeklarasikan pasangan Prabowo Subianto dan Puan Maharani untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Umum 2024 mendatang. Koordinator Presidium Nasional poros Prabowo-Puan, Andianto mengatakan, deklarasi pasangan Capres-Cawapres tersebut adalah yang pertama dilaksanakan di wilayah Banten. "Ini deklarasi untuk wilayah Provinsi Banten, untuk provinsi yang pertama. selanjutnya kami juga akan mendeklarasikan ke provinsi-provinsi lainnya," kata Adianto di resto Sae Pisan, BSD, Tangerang Selatan, Senin (29/11). Dia menuturkan, Poros Prabowo-Puan digagas oleh para tokoh-tokoh pemuda pada 3 November 2021. Gagasan itu kemudian mencetuskan semangat untuk memajukan nama Prabowo Subianto-Puan Maharani sebagai capres dan cawapres 2024. Dia berharap, dengan adanya deklarasi poros Prabowo-Puan, partai politik peserta pemilu terutama Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung Prabowo

Jakarta -  Wakil Presiden Ma'ruf Amin akhirnya berkomentar terkait munculnya isu untuk membubarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dorongan itu menguat setelah Densus 88 menangkap anggota Komisi Fatwa MUI, Ahmad Zain An-Najah, akibat dugaan terorisme. Ia meminta masyarakat atau pihak mana pun memahami terlebih dahulu duduk perkaranya sebelum menyimpulkan. Ma'ruf bahkan menyebut penyusupan paham terorisme ini bisa terjadi di mana saja termasuk MUI , sehingga jika ditemukan pelakunya yang harus dibasmi, bukan lembaganya. "Jadi saya kira ini yang perlu dipahami. Sebenarnya seperti apa yang dilakukan. Jangan hanya karena satu orang yang, ya, namanya penyusupan di mana-mana ada penyusupan itu. Jadi bukan rumahnya yang dibakar tapi tikusnya itulah," ujar Ma'ruf melalui pernyataan resminya, Selasa (23/11). Dia bahkan menilai tuntutan tersebut tak masuk akal disampaikan kepada MUI, mengingat MUI bukanlah sekadar lembaga. Ma'ruf mengatakan MUI adalah suatu wadah yang me

Jakarta -  Marsekal TNI Hadi Tjahjanto resmi menyerahkan jabatan Panglima TNI, kepada Jenderal TNI Andika Perkasa, Kamis (18/11). Menutup masa dinasnya, Hadi menitipkan doa agar para prajurit penerusnya dapat bertugas dengan lebih baik lagi dengan ikhlas. "Saya tidak henti-hentinya selalu berdoa untuk generasi penerus TNI agar semuanya bisa melaksanakan tugas dengan baik, tulus dan ikhlas," kata Hadi di Mabes TNI , Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (18/11). Selain mendoakan untuk seluruh prajurit TNI, Hadi juga menitipkan doa khusus kepada Andika. Dia berharap, Andika terus menjaga kebugaran tubuhnya agar bisa menjalankan tugas sebagai Panglima TNI. "Kepada dik saya, Jenderal TNI Andika Perkasa, saya selalu berdoa senantiasi diberikan kesehatan dan dapat melaksanakan tugas negara tugas mulia dengan aman dan lancar demikian," doa Hadi. Diketahui, Hadi akan berstatus purnawirawan pada akhir November 2021. Jabatannya sebagai panglima TNI sudah resmi diberhentikan usai DP

Jakarta -  Presiden China, Xi Jinping memperingatkan pada Kamis potensi kembalinya ketegangan period Perang Dingin di kawasan Asia Pasifik. Dia mendesak kerjasama yang semakin erat dalam pemulihan pandemi dan perubahan iklim. Di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat terkait Taiwan, kesepakatan antara Beijing dan Washington terkait penanganan perubahan iklim cukup mengagetkan. Xi mengatakan, semua negara di kawasan tersebut harus bekerja sama dalam menghadapi tantangan bersama. "Upaya untuk menarik garis ideologis atau membentuk lingkaran kecil atas dasar geo-politik pasti akan gagal," ujarnya dalam konferensi bisnis virtual KTT APEC. " Kawasan Asia Pasifik tidak bisa dan tidak mesti mengulangi konfrontasi dan perpecahan age Perang Dingin," lanjutnya, dikutip dari AFP, Kamis (11/11). Xi juga menyerukan upaya bersama untuk mengatasi kesenjangan imunisasi, membuat vaksin Covid-19 lebih mudah dijangkau negara-negara berkembang. "Kita harus menerjem

Jakarta -  Wakil Ketua MPR, Arsul Sani, mengatakan, revisi UU Kejaksaan akan mengimplementasikan keadilan restoratif ke dalam tugas pokok dan fungsi lembaga Kejaksaan. DPR merencanakan membahas revisi UU Kejaksaan mulai pada masa sidang yang dimulai pada bulan November ini. "Tentu sedikit banyak akan kami sisipkan juga bagaimana seharusnya kejaksaan mengimplementasikan keadilan restoratif ini ke dalam tupoksinya," kata dia, di Jakarta dilansir Antara, Kamis (4/11). Ia mengatakan pengimplementasian keadilan restoratif ke dalam tupoksi melalui revisi undang-undang bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat apabila dibandingkan dengan pengimplementasian keadilan restoratif melalui peraturan Kejaksaan. Saat ini, lembaga Kejaksaan telah memiliki Peraturan Kejaksaan Nomor 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut, kata dia, merupakan kebijakan inner terkait penerapan keadilan restoratif yang sesuai dengan lingkup tugas d